Kebijakan Biodiesel Harus Terealisasi Dengan Baik

26-09-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani (F-NasDem)/Foto:Runi/Iw

 

Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani menyampaikan kebijakan program biodiesel 20 persen (B20) yang dijalankan oleh pemerintah harus terealisasikan dengan baik. Sehingga harga kelapa sawit yang semula mengalami penurunan harga yang pesat dapat kembali normal.

 

Hal itu diungkapkan Hamdhani saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Pertamina, dan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/9/2018).

 

“Program B20 ini harus terealisasi dengan baik dan berdampak terhadap kenaikan harga kelapa sawit, karena harga kelapa sawit sekarang ini sedang mengalami penurunan yang signifikan. Kalau pemerintah merealisasikan dengan baik, maka harga-harga kelapa sawit yang tadinya rendah akan terangkat kembali,” dorong Hamdhani.

 

Legislator Partai NasDem itu mengatakan, pemerintah juga harus memberikan jaminan kepada petani-petani kelapa sawit agar hak-hak dan keuntungan dapat tercapai dengan baik. Karena terdapat 2 juta petani Indonesia yang mengalami dampak dari harga kelapa sawit yang turun terutama di Riau, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.

 

“Pemerintah harus memberikan jaminan juga dengan petani kelapa sawit. Jangan hanya pihak-pihak tertentu saja yang mendapatkan keuntungan karena petani di Indonesia tepatnya di Riau, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Terdapat 2 juta bahkan lebih petani yang mengalami dampak dari harga yang begitu pesat,” imbuh legislator dapil Kalteng itu.

 

Seperti yang diketahui, program B20 ini bisa menimbulkan multiplier effect bagi produsen minyak sawit mentah atawa Crude Palm Oil (CPO) maupun harga Tandan Buah Segar (TBS) di pasar domestik. Program B20 diharapkan akan meningkatkan pembelian CPO di pasar domestik oleh perusahaan penjual bahan bakar minyak (BBM), sehingga pasokan ekspor CPO di pasar global berkurang dan bisa memicu kenaikan harga CPO. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...